KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan berkomitmen menindaklanjuti berbagai catatan dan masukan yang disampaikan DPRD maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Komitmen tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan, Rabu (1/7/2026).

Plt. Bupati Sukirman mengapresiasi berbagai pandangan, kritik, dan saran yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.

"Kami menyampaikan terima kasih atas berbagai catatan kritis dari DPRD. Semua masukan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk terus melakukan perbaikan, baik dalam peningkatan pendapatan daerah, pelayanan kepada masyarakat, maupun pembangunan infrastruktur," ujarnya.

Terkait opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Sukirman menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Pekalongan menghormati seluruh hasil pemeriksaan dan akan menjadikannya sebagai dasar untuk memperbaiki tata kelola administrasi serta pengelolaan keuangan daerah.

Menurutnya, sejumlah catatan yang diberikan BPK akan segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait agar pengelolaan keuangan daerah ke depan semakin akuntabel dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Drs. H. Abdul Munir, M.M., menjelaskan bahwa salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam pengelolaan keuangan daerah adalah besarnya piutang daerah yang hingga kini masih tercatat dalam laporan keuangan.

Ia menyebutkan bahwa nilai piutang daerah mencapai sekitar Rp68 miliar, yang terdiri atas piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), piutang pelayanan rumah sakit, serta piutang dari keterlambatan pembayaran pihak lain. Sebagian piutang tersebut telah berusia cukup lama dan memiliki tingkat penagihan yang rendah sehingga memerlukan penyelesaian sesuai mekanisme yang berlaku.

Melalui sinergi antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan DPRD, diharapkan berbagai catatan hasil pemeriksaan maupun masukan legislatif dapat menjadi momentum untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah demi mendukung pembangunan yang lebih optimal dan pelayanan publik yang semakin baik.