KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan menyatakan dukungan penuh terhadap program Insersi Pendidikan Perkoperasian yang mulai diterapkan di seluruh satuan pendidikan di Jawa Tengah pada tahun ajaran 2026/2027. Program yang menyasar sekitar 6,38 juta peserta didik itu dinilai menjadi langkah strategis untuk menanamkan pemahaman ekonomi kerakyatan sejak usia dini.

Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan Sukirman menyampaikan hal tersebut usai mengikuti peluncuran Insersi Pendidikan Perkoperasian yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Jumat (5/6/2026).

Menurut Sukirman, pengenalan koperasi kepada siswa sejak jenjang SD hingga SMA dan madrasah merupakan investasi jangka panjang untuk membangun generasi yang memahami tata kelola ekonomi berbasis kebersamaan dan gotong royong.

“Tujuannya agar anak-anak didik kita mulai dari SD, SMP, SMA, dan juga pendidikan di lingkungan Kementerian Agama memahami sejak dini tentang koperasi, kemudian terlibat aktif dalam proses perkoperasian,” katanya.

Program tersebut merupakan tindak lanjut dari komitmen pemerintah pusat untuk memperkuat sistem perkoperasian sebagai pilar ekonomi nasional. Melalui skema insersi, materi perkoperasian akan diintegrasikan ke dalam sejumlah mata pelajaran yang relevan, tanpa harus menjadi mata pelajaran baru.

Sukirman menilai langkah Jawa Tengah menjadi pionir memasukkan materi koperasi ke dalam sistem pendidikan merupakan terobosan penting di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Menurutnya, koperasi tidak hanya relevan sebagai lembaga ekonomi masa lalu, tetapi juga berpotensi menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di masa depan.

“Koperasi merupakan akar pertumbuhan ekonomi kita dan soko guru perekonomian nasional. Jawa Tengah menjadi provinsi pertama yang memulai memasukkan kurikulum perkoperasian ke dalam sistem pendidikan siswa,” ujarnya.

Tak ingin program berhenti pada seremoni peluncuran, Pemkab Pekalongan berencana segera melakukan konsolidasi dengan Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi, kepala sekolah, serta lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama untuk memastikan implementasi berjalan efektif.