KAJEN – Untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban pasca-perolehan izin, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pekalongan menggelar sosialisasi implementasi pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko pada 11–12 Juni 2025. Kegiatan ini menyasar pelaku usaha dari berbagai sektor di Kabupaten Pekalongan, sebagai bagian dari penguatan tata kelola usaha yang legal, tertib, dan sesuai regulasi.

Acara dibuka oleh Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Pekalongan, dan menghadirkan Penjabat Sekretaris Daerah, Edy Herijanto, sebagai narasumber utama. Dalam pemaparannya, Edy menjelaskan bahwa meskipun sistem perizinan melalui Online Single Submission (OSS) semakin mempermudah proses memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB), para pelaku usaha tetap wajib memenuhi sejumlah persyaratan administratif dan teknis.

“Banyak yang mengira NIB sudah cukup sebagai legalitas. Padahal masih ada kewajiban lain seperti izin lingkungan, kesesuaian tata ruang, dan pelaporan kegiatan penanaman modal yang harus dipenuhi sesuai dengan tingkat risiko usahanya,” tegas Edy.

Ia juga menyoroti lemahnya disiplin pelaku usaha dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), padahal pelaporan ini sangat krusial untuk memantau dan mengevaluasi realisasi investasi daerah.

“Masih banyak pelaku usaha yang lalai melaporkan LKPM. Padahal data ini penting untuk perencanaan pembangunan dan penilaian kinerja investasi daerah,” lanjutnya.

Sosialisasi ini menjadi bagian dari langkah strategis Pemkab Pekalongan untuk menciptakan iklim usaha yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Diharapkan, kegiatan ini mendorong meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam menjalankan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain memperkuat pemahaman, acara ini juga menjadi forum komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam membahas tantangan sekaligus solusi terkait pengawasan perizinan berbasis risiko.